Latar Belakang Masalah
Sebagai kabupaten yang dulu dijuluki “Petro Dolar” Aceh Utara pernah menjadi daerah tingkat II nomor kedua terkaya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Aceh Utara merupakan kawasan industri yang didalamnya terdapat industri-industri besar dengan skala nasional yang ikut menyumbangkan penerimaan daerah terutama melalui sektor industri eksploitasi minyak dan gas bumi. Oleh karena itu penerimaan daerah Kabupaten Aceh Utara salah satunya ditopang oleh Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas).Dana Bagi Hasil Migas adalah dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dieksploitasi di suatu daerah penghasil dan dialokasikan kepada daerah tersebut sesuai dengan persentase tertentu yang dianggap layak dalam rangka mengimplementasikan azas desentralisasi di Indonesia.Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Aceh Utara seperti halnya daerah lain di Indonesia juga harus mengimplementasikan undang-undang otonomi daerah. Keberhasilan implementasi otonomi daerah dapat tercermin dari besarnya PAD yang dikumpulkan.Halim, (2004:67) menyebutkan bahwa “pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Saputra et al, (2008:2) menyebutkan bahwa “dalam konteks otonomi, daerah dituntut mandiri didalam berbagai aspek pembangunan terutama kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan didaerahnya”.Pelaksanaan pembangunan ini dituangkan dalam APBK Aceh Utara dalam bentuk belanja daerah.Belanja daerah Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2001 sampai 2009 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan belanja pemerintah ini dikarenakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor baik pembangunan fisik dan non fisik. Peningkatan belanja daerah ini harus diimbangi dengan peningkatan penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun Dana Perimbangan. Menurut Halim, (2003:145), belanja daerah adalah “pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya”. Namun dalam perkembangan terakhir yang teramati jumlah Belanja daerah Kabupaten Aceh Utara menurun dengan sangat drastis pada tahun 2010. Hal ini disebabkan berkurangnya penerimaan daerah dan transfer dari pusat dalam bentuk DBH Migas.Kabupaten Aceh Utara menarik untuk diteliti karena merupakan daerah penghasil migas yang potensial dan mendapat alokasi dana perimbangan dalam bentuk DBH Migas yang besar sehingga perlu mendapat sorotan tentang peranan PAD-nya. Hal ini dikarenakan kekhawatiran banyak pihak tentang ketergantungan kepada DBH Migas akan menimbulkan gangguan keuangan jika seandainya dana tersebut terus berkurang, selain itu ketergantungan tersebut juga akan membuat pemerintah daerah tidak kreatif dalam mengembangkan potensi penerimaan asli daerahnya.Deskriptif Data Penelitian
Analisis Data
Uji t (Pengujian Koefisien regresi parsial)
xTujuan uji t adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel tidak bebas dengan asumsi variabel yang lain konstan. Berikut disajikan tabel uji t untuk DBH Migas dan PAD secara parsial :
Analisis data menggunakan regresi linear berganda secara parsial dan simultan, berdasarkan tabel diatas memperlihatkan hubungan yang positif dan signifikan, sehingga hasil estimasi model dari regresi secara simultan dapat ditulis dalam persamaan di berikut ini: Log10_Y = 6,195+0,138Log10_X1 + 0,359Log10_X2 + e. Hasil nilai adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui keterikatan varibel dependen yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. Berdasarkan output software SPSS dapat terlihat pada tabel berikut ini:
Pada tabel Koefisien Determinasi diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R2 sebesar 0,899 hal ini berarti variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu DBH Migas dan PAD sebesar 89,9%.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil Migas dan Pendapatan Asli Daerah secara individu (parsial) berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Aceh Utara.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil Migas dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Aceh Utara. Namun jika ditelaah lebih lanjut pengaruh DBH Migas lebih besar dibandingkan PAD.Dana bagi Hasil Migas dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Utara memiliki keterkaitan yang erat dengan Belanja Daerah sebesar 89.9%. Hal ini tercermin dari koefisien determinasi yang dihasilkan output regresi.
Sekian.
Nazarullah, SE
Akuntansi 2012
Social Plugin